Partai Gelora Aceh Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Bencana: “Jangan Sampai Rakyat Menjadi Korban Kedua dari Lemahnya Birokrasi”

CWNews.my.id.|| 24 Mei 2026 || BANDA ACEH — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh melontarkan kritik tajam terhadap lambatnya realisasi anggaran penanggulangan bencana di Aceh yang dinilai berpotensi memperlambat proses pemulihan masyarakat di berbagai wilayah terdampak.

Sorotan tersebut menyusul peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang meminta Pemerintah Aceh segera mempercepat serapan anggaran penanganan bencana agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Hingga awal Mei 2026, realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh tercatat baru mencapai 43,14 persen atau sekitar Rp11,56 triliun dari total Rp26,80 triliun.

Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh, Dicky Saputra, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa, melainkan menyangkut keselamatan, pemulihan, dan masa depan masyarakat yang masih berjuang bangkit pascabencana.

“Dalam situasi darurat, rakyat tidak bisa menunggu birokrasi berjalan lambat. Anggaran harus hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar angka dalam laporan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban kedua akibat lemahnya respons pemerintahan,” tegas Dicky Saputra.

Menurutnya, keterlambatan penyerapan anggaran dapat berdampak luas terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pembangunan hunian tetap korban bencana, perbaikan fasilitas publik, normalisasi sungai, penguatan mitigasi bencana, hingga pemulihan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak.

DPW Partai Gelora Aceh menilai pemerintah daerah harus meninggalkan pola kerja birokratis yang terlalu kaku dan lamban, terutama dalam menghadapi kondisi kedaruratan yang membutuhkan keputusan cepat dan tindakan konkret.

“Dalam kondisi seperti ini, kecepatan adalah bentuk keberpihakan kepada rakyat. Ketika pemerintah lambat bergerak, maka rakyat yang harus menanggung dampaknya lebih lama,” ujarnya.

Partai Gelora Aceh juga menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran harus tetap berjalan seiring dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain mendesak percepatan serapan anggaran, DPW Partai Gelora Aceh turut meminta evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dana hibah daerah yang dinilai belum efektif dan berpotensi tidak tepat sasaran, khususnya hibah kepada instansi vertikal yang telah memiliki dukungan pendanaan dari APBN.

Menurut Dicky Saputra, anggaran daerah harus diprioritaskan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat yang sedang membutuhkan pemulihan, bukan terserap pada program-program yang tidak memiliki urgensi langsung terhadap rakyat.

Partai Gelora Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawasan seperti LKPP dan BPKP guna memastikan proses pengadaan dan realisasi anggaran berjalan lebih cepat, efisien, serta bebas dari potensi penyimpangan.

DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat dan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan secara adil, cepat, dan transparan.

“Rakyat hari ini tidak membutuhkan janji dan seremoni. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil langkah, kecepatan bertindak, dan kepedulian nyata dari pemerintah. Anggaran yang lambat bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut harapan hidup masyarakat,” tutup Dicky Saputra.

-Mj Eric Karno (CWNews Aceh)